Overview
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (National Trust Fund) di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memiliki misi mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca pemerintah sebesar 41% pada tahun 2030. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ICCTF membentuk sekretariat dengan fokus pada empat thematic windows, yaitu: mitigasi berbasis lahan, adaptasi dan ketahanan, energi dan kelautan.
Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian PPN/ Bappenas, ICCTF memiliki mandat untuk mendukung Bappenas dalam penyusunan kebijakan terkait perubahan iklim. Saat ini, Kementerian PPN/ Bappenas tengah menginisiasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) sebagai suatu platform baru dalam pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui pembangunan rendah emisi serta meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam. Melalui pendekatan ini, pertimbangan terkait daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam menjadi bagian penting dalam pembangunan, serta terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang.
Kementerian PPN/ Bappenas berkomitmen untuk mulai beralih kepada Pembangunan Rendah Karbon melalui pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) ke dalam RPJMN 2020-2024. Dengan mengintegrasikan PPRK ke dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan pembangunan yang dipilih harus memperhatikan aspek-aspek ketersediaan sumber daya alam serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Dalam menyusun kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, salah satu metodologi yang digunakan adalah pemodelan non-spasial dengan System Dynamics sebagai alat analisisnya. Pendekatan System Dynamics dilakukan dengan bantuan komputasi untuk analisis desain dan kebijakan. System Dynamics dapat diimplementasikan untuk berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem sosial, manajerial, ekonomi atau lingkungan yang kompleks. Pemodelan menggunakan System Dynamics dicirikan dengan adanya saling ketergantungan, interaksi timbal balik, umpan balik informasi, dan kausalitas.
System Dynamics digunakan sebagai alat analisis dengan beberapa pertimbangan, antara lain: i) mengakomodasi feedback dari berbagai aspek; ii) mampu menggambarkan proses pengambilalihan keputusan makro/ mikro; iii) mampu disimulasikan dan menggambarkan trade-off berbagai kebijakan yang diambil; iv) mampu menjadi sarana dialog berbagai stakeholder dalam penyusunan kebijakan; dan v) menjadi alternatif pendekatan terintegrasi.
Hasil pemodelan dengan menggunakan System Dynamics telah digunakan dalam kajian Laporan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia yang disusun secara kolaboratif dan hasilnya diluncurkan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Ke depan, terdapat kebutuhan yang sangat besar untuk mengembangkan berbagai model dan skenario kebijakan menggunakan System Dynamics, termasuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada tingkat provinsi.
Tugas dan Tanggung Jawab
Tenaga Ahli Pemodelan Non Spasial bekerja di bawah arahan Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dan berkoordinasi secara intensif dengan ICCTF dan Staf Direktorat Lingkungan Hidup yang menangani Pembangunan Rendah Karbon. Adapun tugas Tenaga Ahli Pemodelan Non Spasial antara lain:
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan Lembaga Wali Amanat Nasional (National Trust Fund) di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memiliki misi mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca pemerintah sebesar 41% pada tahun 2030. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ICCTF membentuk sekretariat dengan fokus pada empat thematic windows, yaitu: mitigasi berbasis lahan, adaptasi dan ketahanan, energi dan kelautan.
Kementerian PPN/ Bappenas berkomitmen untuk mulai beralih kepada Pembangunan Rendah Karbon melalui pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) ke dalam RPJMN 2020-2024. Dengan mengintegrasikan PPRK ke dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan pembangunan yang dipilih harus memperhatikan aspek-aspek ketersediaan sumber daya alam serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Dalam menyusun kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, salah satu metodologi yang digunakan adalah pemodelan non-spasial dengan System Dynamics sebagai alat analisisnya. Pendekatan System Dynamics dilakukan dengan bantuan komputasi untuk analisis desain dan kebijakan. System Dynamics dapat diimplementasikan untuk berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem sosial, manajerial, ekonomi atau lingkungan yang kompleks. Pemodelan menggunakan System Dynamics dicirikan dengan adanya saling ketergantungan, interaksi timbal balik, umpan balik informasi, dan kausalitas.
System Dynamics digunakan sebagai alat analisis dengan beberapa pertimbangan, antara lain: i) mengakomodasi feedback dari berbagai aspek; ii) mampu menggambarkan proses pengambilalihan keputusan makro/ mikro; iii) mampu disimulasikan dan menggambarkan trade-off berbagai kebijakan yang diambil; iv) mampu menjadi sarana dialog berbagai stakeholder dalam penyusunan kebijakan; dan v) menjadi alternatif pendekatan terintegrasi.
Hasil pemodelan dengan menggunakan System Dynamics telah digunakan dalam kajian Laporan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia yang disusun secara kolaboratif dan hasilnya diluncurkan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Ke depan, terdapat kebutuhan yang sangat besar untuk mengembangkan berbagai model dan skenario kebijakan menggunakan System Dynamics, termasuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada tingkat provinsi.
Tugas dan Tanggung Jawab
Tenaga Ahli Pemodelan Non Spasial bekerja di bawah arahan Direktur Lingkungan Hidup Bappenas dan berkoordinasi secara intensif dengan ICCTF dan Staf Direktorat Lingkungan Hidup yang menangani Pembangunan Rendah Karbon. Adapun tugas Tenaga Ahli Pemodelan Non Spasial antara lain:
- Memberikan dukungan teknis terhadap Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan ICCTF dalam melakukan pemodelan dan analisis skenario kebijakan Pembangunan Rendah Karbon menggunakan System Dynamics.
- Memberikan opini dan tanggapan terhadap model System Dynamics yang dikembangkan oleh konsultan pemodelan, sehingga sejalan dengan arahan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas.
- Menyediakan alternatif solusi bagi kerangka dan model skenario kebijakan Pembangunan Rendah Karbon yang dikembangkan dalam mendukung RPJMN 2020-2024
- Memberikan dukungan troubleshooting sehari-hari terhadap model System Dynamics baik yang dikembangkan oleh konsultan lokal maupun internasional, sesuai dengan arahan Direktur Lingkungan Hidup Bappenas
- Memberikan peningkatan kapasitas kepada Staf Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan Staf ICCTF dalam konteks pemodelan dan analisis non-spasial.
- Laporan yang berisi identifikasi, hasil verifikasi dan validasi model, serta tanggapan dan rekomendasi terhadap model System Dynamics yang telah dikembangkan sebelumnya
- Laporan hasil simulasi dan analisis terhadap berbagai skenario kebijakan dan indikator Pembangunan Rendah Karbon untuk mendukung RPJMN 2020-2024
- Aplikasi komputer dari pemodelan System Dynamics untuk Pembangunan Rendah Karbon
- Pendidikan minimal S1 (Sarjana) dengan latar pendidikan Ilmu Komputer/ Perencanaan Wilayah dan Kota/ Teknik Lingkungan/ Ekonomi/ Studi Pembangunan atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan Analisis Sistem (System Analyst).
- Menguasai software pemodelan System Dynamics, khususnya Vensim, yang ditandai dengan sertifikat keahlian
- Memiliki akumulasi pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang System Dynamics Analysis
- Memiliki akumulasi pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang policy analysis
- Memiliki pengalaman berinteraksi dan bekerja di lingkungan pemerintah
- Mampu bekerja sama dengan tim
- Mampu bekerja di luar jam kerja dan di bawah tekanan
