Keterwakilan
perempuan di parlemen masih menjadi perbincangan hangat dan perdebatan
seru. Meskipun telah banyak perempuan di parlemen dan menjadi pengurus
partai politik di semua jajaran, tidak membuat membuat kondisi perempuan
lebih baik karena realitas keterwakilan perempuan di parlemen dan
partai politik saat ini, dinilai belum merepresentasikan perjuangan kaum
perempuan.
Banyak
perempuan yang dipilih misalnya karena soal ketenaran dan menjadi
sekedar pelengkap untuk memenuhi kuota 30% saja. Padahal banyak
perempuan-perempuan lain yang sebenarnya punya kemampuan lebih dan tahu
persoalan-persoalan perempuan tetapi mereka tidak memiliki akses atau
kesempatan untuk terlibat dalam partai politik dan di parlemen.
Dari
berbagai sumber kajian akademik terlihat bahwa sampai saat ini, masih
banyak daerah yang dalam penyusunan anggarannya belum menerapkan
asas-asas responsif gender. Tajuk berita beberapa media regional di KTI
di awal 2012 menunjukkan perjuangan para legislator perempuan untuk
meloloskan rancangan perda mengenai anggaran yang responsif gender.
Sementara
di tingkat kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan serta enam kementerian lain sudah menerapkan anggaran yang
responsif gender di lingkup kerjanya. Kendala internal seperti
kurangnya rasa percaya diri APP untuk mengemukakan gagasan di depan
orang banyak, rendahnya kapasitas dalam mengidentifikasi dan mengemas
issu, kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaksanaan fungsi legislasi,
penganggaran dan pengawasan. Selain itu, juga ditemukan kendala
internal secara kelembagan seperti kurangnya realisasi inisiatif akibat
tidak adanya dukungan dari fraksi mayoritas oleh karena kepentingan yang
berbeda.
Hal-hal tersebut diatas mendasari Yayasan BaKTI
bersama jaringannya mengusung program “Penguatan Kapasitas Anggota
Parlemen Perempuan dalam Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak pada
Perempuan dan Masyarakat Miskin”. Program ini dilaksanakan di bawah
program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan)
yang didanai oleh Australian Aid melalui Cowater pada 5 (lima) provinsi
di kawasan timur Indonesia serta akan bekerja dengan LSM/Ornop sebagai
Mitra Daerah yang berfokus pada 5 (lima) tema MAMPU yaitu :
- Meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial pemerintah;
- Penguatan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil;
- Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk menguruangi kekerasan terhadap perempuan;
- Memperbaiki kondisi untuk buruh migran;
- Meningkatkanakses terhadap pekerjaan dan menghapus diskriminasi di tempat kerja, di masing-masing wilayah
Dalam pengembangan hal tersebut, program MAMPU BaKTI membutuhkan penguatan danpendampingan untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi sebagaibagian dari pertanggungjawaban BaKTI kepada MAMPU Cowater dan Australian Aid sebagai penyandang dana.
Wilayah
kerja program MAMPU mencakup 9 (Sembilan) kabupaten/kota di 5 (lima)
provinsi di kawasan timur Indonesia yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Oleh karena itu, program MAMPU BaKTI memerlukan seorang Staf Monev Officer monitoring yang akan membantu program MAMPU BaKTI untukmenghasilkan perangkat monitoring dan evaluasi yang baik dan dapatmemenuhi kebutuhan M&E untuk program MAMPU BaKTI .
Untuk maksud tersebut diatas, maka program MAMPU Yayasan BaKTI akan merekrutkonsultan Monitoring dan Evaluasi dengan tugas sebagai berikut:
- Bersama dengan Monev Assistant BaKTI dan Monev Officer KM BaKTI bertanggung jawab meng-update dan mengintegrasikan kerangka kerja monitoring dan evaluasi program berserta perangkat M&E.
- Memberikan peningkatan kapasitas kepada Monev Assistant BaKTI danMonev Officer KM untuk memahami kerangka kerja dan perangkatmonitoring dan evaluasi.
- Bersama Monev Assistant BaKTI dan Monev Officer KMmensosialisasikan kerangka kerja dan perangkat M&E ke tim BaKTI danmendukung kerangka kerja dan perangkat M&E diimplementasikan di dalamkegiatan BaKTI .
- Menyediakan input kepada pihak management BaKTI terkaitimplementasi sistem monitoring dan evaluasi yang sudah dikembangkanselama ini sehingga lebih baik dalam pelaksanaan dan pelaporannya;
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan pemutakhiran data basekegiatan BaKTI berdasarkan laporan kegiatan.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan yang masih terkaitdengan poin-poin diatas.
Output Konsultan Monitoring dan Evaluasi diharapkan menghasilkan:
- Revisi kerangka kerja monitoring dan evaluasi untuk program MAMPU.
- Revisi ataupun penambahan Perangkat kerja monitoring dan evaluasiuntuk program MAMPU BaKTI .
- Training untuk Staf Monev Mitra Daerah sebagai mitra kerja BaKTI dalam program MAMPU. Beserta laporan trainingnya.
- Mentoring dan Teknikal Asistensi terhadap Staf Monev mitra daerah.
- Membuat laporan Monev Program MAMPU BaKTI .
Pelaporan Staf Monev Officer melaporkan hasil kerja kepada Program Manager MAMPU Yayasan BaKTI .
Kualifikasi
- Minimal S1 di bidang Monitoring danEvaluasi/Komunikasi/Sosial/Kebijakan Pembangunan/Ekonomi.
- Berpengalaman minimal 5 tahun dalam bidang Monitoring dan EvaluasiProyek beserta research and development termasuk dalam pengembangankerangka kerja dan perangkat monev.
- Memiliki pengalaman yang memadai tentang program penguatan kapasitas Anggota Parlemen, pengorganisasian, advokasi dan media.
- Self-starter (initiative) dan kemampuan bekerja denganminimum supervise.
- Inter-personal skill dan communication skill yang kuat dan mampubekerja dengan deadline yang ketat.
- Pemahaman yang baik mengenai konteks lokal, dinamis dan sensitiveterhadap budaya lokal.
- Kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris yang baik (tulisan dan oral).
- Disiplin dan berdedikasi tinggi dan memiliki rasa tanggung jawab.
Lokasi dan Durasi
Konsultan Monev akan berkantor di kantor MAMPU BaKTI di Makassar.
Durasi penugasan untuk posisi ini adalah 8 (delapan) bulan.
Kirimkan lamaran ke info@bakti.or.id dengan mencantumkan judul email “Staf Monev Officer MAMPU”.
Lamaran ini dibuka sampai tanggal 2 November 2014.
