Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) merupakan salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Kualifikasi
LKPP merupakan lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini LKPP dipimpin oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, kami membuka lowongan untuk tenaga pendukung operasional perkantoran (Non PNS) sebagai berikut, Sekretaris Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (satu orang)
- Wanita
- Usia Min. 22 Tahun Maks. 30 Tahun
- Fresh Graduate/ Pengalaman Min. 1 Tahun
- Minimal D3 (diutamakan lulusan Akademi Sekretaris)
- IPK. Min. 2.75
- Menguasai Ms. Office (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point)
- Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
- Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
Uraian Ringkas Pekerjaan
- Mendukung pelaksanaan kegiatan pada unit kerja;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi pada setiap kegiatan/aktivitas pada unit kerja
Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran:
- Mengisi form data pelamar pada LINK INI paling lambat tanggal 7 Oktober 2016, Pukul 16:00 WIB;
- Menyiapkan dokumen yang wajib dibawa pada saat wawancara,
- Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Biro Umum dan Keuangan
- Curriculum Vitae
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- Foto (3×4 berwarna)
- Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
- Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
- Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
- Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
