Currently we have immediate vacancy for high caliber Indonesians with high integrity to fill the following position:
KONSULTAN PENGEMBANG MODUL/MANUAL PEMBELAJARAN REFORMASI BIROKRASI [TRAINING MANUAL DEVELOPMENT SPECIALIST]
(ToR attached)
The Partnership for Governance Reform in Indonesia is a multi-stakeholder association dedicated to support Indonesian initiatives aiming at supporting governance reform agenda. The Partnership works closely with national and international community to initiate, advocate, and promote sustainable governance reform in Indonesia. The Partnership brings together the Indonesian Government, Legislature, Judiciary, Civil Society, and the Corporate Sector with the support of the International Community in initiating a long-term process to improve governance in Indonesia in a durable way which expresses Indonesian ownership.
The Partnership for Governance Reform in Indonesia is a multi-stakeholder association dedicated to support Indonesian initiatives aiming at supporting governance reform agenda. The Partnership works closely with national and international community to initiate, advocate, and promote sustainable governance reform in Indonesia. The Partnership brings together the Indonesian Government, Legislature, Judiciary, Civil Society, and the Corporate Sector with the support of the International Community in initiating a long-term process to improve governance in Indonesia in a durable way which expresses Indonesian ownership.
Program and Organizational
Context:Proses reformasi birokrasi yang sudah dan sedang dijalankan oleh
pemerintah diyakini jauhlebih bermakna jika dilakukan secara
partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat,utamanya organisasi
masyarakat sipil. Pelibatan elemen masyarakat tersebut dapatdiwujudkan
dalam berbagai bentuk, misalnya riset dan advokasi untuk perbaikan
birokrasipemerintah daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang
baik, fasilitasipengembangan perencanaan dan penganggaran program
reformasi birokrasi daerah, sertapengembangan inisiatif‐inisiatif untuk
perbaikan pelayanan publik tertentu dan lain‐lain sesuaidengan kondisi
birokrasi dan tata pemerintahan setempat.
Kemitraan telah banyak
mengambil inisiatif untuk meningkatkan kualitas partisipasimasyarakat
dalam reformasi birokrasi daerah. Sejak April 2014 misalnya, melalui
program RTRC Kemitraan melaksanakan eksperimen pengembangan partisipasi
masyarakat tersebut di 8 daerah yaitu di Papua (Kab Jayapura), NTB (Kota
Mataram), Aceh (Kota Banda Aceh), Sulsel(Kota Makassar dan Kab Maros),
Jateng (Kota Semarang dan Kota Surakarta), Jabar (KotaBandung dan Kab
Sumedang), Kalbar (Kota Pontianak dan Kab Kayong Utara), dan Jatim(Kota
Surabaya dan Kab Malang).
Di daerah‐daerah tersebut masing‐masing Koalisi
CSO untuk Reformasi Birokrasi telahmenyelenggarakan berbagai kegiatan
diskusi, seminar, lokakarya dan pelatihan dalam upayapemberdayaan
masyarakat dampingan bersama‐sama dengan organisasi masyarakat
sipillainnya yang telah mengembangkan desain pelayanan dasar yang lebih
baik, mengembangkaninstrumen pengawasan warga atas kinerja pelayanan
publik, menyusun roadmap reformasibirokrasi, hingga memperluas jejaring
pengawasan pelayanan publik.
Program yang berjalan selama lebih dari 10
bulan tersebut telah melibatkan banyaknarasumber baik dari Pemerintahan
Pusat dan daerah, Lembaga Swadaya MasyarakatNasional maupun Daerah
serta akademisi lokal. Setiap narasumber menyampaikanmateri/presentasi
dengan berbagai pendekatan yang pada dasarnya saling melengkapi dantelah
memperkaya wawasan dan perspektif masyarakat dampingan.
Sayangnya, pada
setiap kegiatannya, materi‐materi yang ada tidak didesain sebagai suatu
panduan atau manualterpadu. RTRC memandang bahwa materi‐materi tersebut
penting untuk dikemas dalam bentukpanduan atau manual, yang layak
dipublikasikan untuk khalayak yang lebih luas. Panduan atau manual yang
sederhana dan bisa dengan mudah digunakan dalam program
pemberdayaanmasyarakat dampingan sejenis oleh organisasi masyarakat
sipil lain atau pihak terkait lainnya. 2 /3 Panduan atau manual ini
penting untuk menjadi media pembelajaran dalam programpemberdayaan
masyarakat dampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah.Menjelang
berakhirnya program, RTRC memandang penting untuk merekrut setidaknya
2(dua) orang “Training Manual Development Specialist” atau Konsultan
Pengembang ManualPelatihan yang bertugas merancang manual‐manual
sederhana berbasis materi‐materipresentasi kegiatan peningkatan
kapasitas masyarakat dampingan dalam advokasi reformasibirokrasi daerah
yang telah diselenggarakan oleh Koalisi CSO untuk Reformasi
BirokrasiDaerah di 8 wilayah.
RTRC tetap mengedepankan
ownership/kepemilikan Panduan atau Manual pada setiap KoalisiCSO Daerah.
Untuk itu, Konsultan bersama PMU CSO‐E juga akan memfasilitasi
forum penulisan rancangan akhir panduan atau manual melaluai mini
workshop yang melibatkan setidaknya 2 (dua) orang perwakilan dari setiap
Koalisi CSO Daerah.
Function: Mengingat banyaknya materi presentasi yang telah disampaikan
dalam seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dampingan, dan kebutuhan
kesiapan panduan atau manual pada kegiatan Jambore RB Derah pada akhir
Mei 2015, maka Pengembangan Manual Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
dampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah
tersebut membutuhkan setidaknya 2 (dua) orang penulis naskah yang akan
bekerja bersama‐sama menghasilkan sebuah manual training sederhana yang
mudah digunakan organisasi masyarakat sipil lain atau pihak terkait
lainnya, dalam program peningkatan kapasitas masyarakat dampingan untuk
advokasi reformasi birokrasi daerah.
Fungsi dan tugas Pengembang
Manual Pelatihan adalah sebagai berikut:
- (1) Mempelajari konteks program advokasi RB daerah
- (2) Mengelaborasi materi‐materi kegiatan pemberdayaan masyarakat dampingan yang telahdilaksanakan oleh Koalisi CSO untuk RB di 8 wilayah, beserta laporan‐laporan kegiatanterkait serta dokumen terkait lainnya, dan menuangkannya ke dalam format manualpelatihan pemberdayaan masyarakat dampingan dalam advokasi RB Daerah;
- (3) Menetapkan ‘pembagian’ materi‐materi yang akan menjadi tanggungjawab masing‐masing untuk dikemas menjadi panduan atau manual pelatihan;
- (4) Bersama‐sama mengkonsolidasikan kerja‐kerja pengembangan media yang dilakukan olehdesainer grafis dan illustrator;
- (5) Memberikan masukan tentang format manual pelatihan pemberdayaan masyarakatdampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah yang sederhana dan mudahdigunakan organisasi masyarakat sipil lain atau pihak terkait lainnya, dalam programpeningkatan kapasitas masyarakat dampingan.
- (6) Bersama‐sama memfasilitasi proses penulisan final rancangan panduan atau manual bagianggota Koalisi CSO Daerah dari 8 (delapan) wilayah.
Impact of Results:-Rencana kerja pengembangan manual pelatihan -Naskah
manual pelatihan -Terselenggaranya mini workshop penulisan kembali dan
editing panduan atau manual
Requirements qualifications:
- Pendidikan minimum S1 (atau setara) dalam Ilmu Sosial, Ekonomi, Ilmu Politik,Administrasi Publik, atau bidang terkait;
- Memahami dengan baik program‐program advokasi pelayanan dasar, utamanyapendidikan, kesehatan, dan/atau perijinan dalam konteks desentralisasi dan otonomidaerah;
- Berpengalaman dan menunjukkan kemampuan tinggi dalam menulis danmengembangkaan naskah‐naskah panduan atau manual pemberdayaan masyarakat;
- Mempunyai kelengkapan administrasi termasuk NPWP.
for more details about the position please visit HERE or send the application directly to recruitment@kemitraan.or.id