Currently we have immediate vacancy for high caliber Indonesians with high integrity to fill the following position:
KONSULTAN PENGEMBANG MODUL/MANUAL PEMBELAJARAN REFORMASI BIROKRASI [TRAINING MANUAL DEVELOPMENT SPECIALIST]
(ToR attached)
The Partnership for Governance Reform in Indonesia is a multi-stakeholder association dedicated to support Indonesian initiatives aiming at supporting governance reform agenda. The Partnership works closely with national and international community to initiate, advocate, and promote sustainable governance reform in Indonesia. The Partnership brings together the Indonesian Government, Legislature, Judiciary, Civil Society, and the Corporate Sector with the support of the International Community in initiating a long-term process to improve governance in Indonesia in a durable way which expresses Indonesian ownership.
The Partnership for Governance Reform in Indonesia is a multi-stakeholder association dedicated to support Indonesian initiatives aiming at supporting governance reform agenda. The Partnership works closely with national and international community to initiate, advocate, and promote sustainable governance reform in Indonesia. The Partnership brings together the Indonesian Government, Legislature, Judiciary, Civil Society, and the Corporate Sector with the support of the International Community in initiating a long-term process to improve governance in Indonesia in a durable way which expresses Indonesian ownership.
Program and Organizational 
Context:Proses reformasi birokrasi yang sudah dan sedang dijalankan oleh
 pemerintah diyakini jauhlebih bermakna jika dilakukan secara 
partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat,utamanya organisasi 
masyarakat sipil. Pelibatan elemen masyarakat tersebut dapatdiwujudkan 
dalam berbagai bentuk, misalnya riset dan advokasi untuk perbaikan 
birokrasipemerintah daerah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang 
baik, fasilitasipengembangan perencanaan dan penganggaran program 
reformasi birokrasi daerah, sertapengembangan inisiatif‐inisiatif untuk 
perbaikan pelayanan publik tertentu dan lain‐lain sesuaidengan kondisi 
birokrasi dan tata pemerintahan setempat.
Kemitraan telah banyak 
mengambil inisiatif untuk meningkatkan kualitas partisipasimasyarakat 
dalam reformasi birokrasi daerah. Sejak April 2014 misalnya, melalui 
program RTRC Kemitraan melaksanakan eksperimen pengembangan partisipasi 
masyarakat tersebut di 8 daerah yaitu di Papua (Kab Jayapura), NTB (Kota 
Mataram), Aceh (Kota Banda Aceh), Sulsel(Kota Makassar dan Kab Maros), 
Jateng (Kota Semarang dan Kota Surakarta), Jabar (KotaBandung dan Kab 
Sumedang), Kalbar (Kota Pontianak dan Kab Kayong Utara), dan Jatim(Kota 
Surabaya dan Kab Malang).
Di daerah‐daerah tersebut masing‐masing Koalisi
 CSO untuk Reformasi Birokrasi telahmenyelenggarakan berbagai kegiatan 
diskusi, seminar, lokakarya dan pelatihan dalam upayapemberdayaan 
masyarakat dampingan bersama‐sama dengan organisasi masyarakat 
sipillainnya yang telah mengembangkan desain pelayanan dasar yang lebih 
baik, mengembangkaninstrumen pengawasan warga atas kinerja pelayanan 
publik, menyusun roadmap reformasibirokrasi, hingga memperluas jejaring 
pengawasan pelayanan publik.
Program yang berjalan selama lebih dari 10
 bulan tersebut telah melibatkan banyaknarasumber baik dari Pemerintahan
 Pusat dan daerah, Lembaga Swadaya MasyarakatNasional maupun Daerah 
serta akademisi lokal. Setiap narasumber menyampaikanmateri/presentasi 
dengan berbagai pendekatan yang pada dasarnya saling melengkapi dantelah
 memperkaya wawasan dan perspektif masyarakat dampingan.
Sayangnya, pada
 setiap kegiatannya, materi‐materi yang ada tidak didesain sebagai suatu 
panduan atau manualterpadu.  RTRC memandang bahwa materi‐materi tersebut
 penting untuk dikemas dalam bentukpanduan atau manual, yang layak 
dipublikasikan untuk khalayak yang lebih luas. Panduan atau manual yang 
sederhana dan bisa dengan mudah digunakan dalam program 
pemberdayaanmasyarakat dampingan sejenis oleh organisasi masyarakat 
sipil lain atau pihak terkait lainnya. 2 /3 Panduan atau manual ini 
penting untuk menjadi media pembelajaran dalam programpemberdayaan 
masyarakat dampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah.Menjelang
 berakhirnya program, RTRC memandang penting untuk merekrut setidaknya 
2(dua) orang “Training Manual Development Specialist” atau Konsultan 
Pengembang ManualPelatihan yang bertugas merancang manual‐manual 
sederhana berbasis materi‐materipresentasi kegiatan peningkatan 
kapasitas masyarakat dampingan dalam advokasi reformasibirokrasi daerah 
yang telah diselenggarakan oleh Koalisi CSO untuk Reformasi 
BirokrasiDaerah di 8 wilayah.
RTRC tetap mengedepankan 
ownership/kepemilikan Panduan atau Manual pada setiap KoalisiCSO Daerah.
Untuk itu, Konsultan bersama PMU CSO‐E juga akan memfasilitasi 
forum penulisan rancangan akhir panduan atau manual melaluai mini 
workshop yang melibatkan setidaknya 2 (dua) orang perwakilan dari setiap 
Koalisi CSO Daerah.
Function: Mengingat banyaknya materi presentasi yang telah disampaikan 
dalam seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dampingan, dan kebutuhan 
kesiapan panduan atau manual pada kegiatan Jambore RB Derah pada akhir 
Mei 2015, maka Pengembangan Manual Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 
dampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah 
tersebut membutuhkan setidaknya 2 (dua) orang penulis naskah yang akan 
bekerja bersama‐sama menghasilkan sebuah manual training sederhana yang 
mudah digunakan organisasi masyarakat sipil lain atau pihak terkait 
lainnya, dalam program peningkatan kapasitas masyarakat dampingan untuk 
advokasi reformasi birokrasi daerah. 
Fungsi dan tugas Pengembang 
Manual Pelatihan adalah sebagai berikut:
- (1) Mempelajari konteks program advokasi RB daerah
 - (2) Mengelaborasi materi‐materi kegiatan pemberdayaan masyarakat dampingan yang telahdilaksanakan oleh Koalisi CSO untuk RB di 8 wilayah, beserta laporan‐laporan kegiatanterkait serta dokumen terkait lainnya, dan menuangkannya ke dalam format manualpelatihan pemberdayaan masyarakat dampingan dalam advokasi RB Daerah;
 - (3) Menetapkan ‘pembagian’ materi‐materi yang akan menjadi tanggungjawab masing‐masing untuk dikemas menjadi panduan atau manual pelatihan;
 - (4) Bersama‐sama mengkonsolidasikan kerja‐kerja pengembangan media yang dilakukan olehdesainer grafis dan illustrator;
 - (5) Memberikan masukan tentang format manual pelatihan pemberdayaan masyarakatdampingan dalam advokasi reformasi birokrasi daerah yang sederhana dan mudahdigunakan organisasi masyarakat sipil lain atau pihak terkait lainnya, dalam programpeningkatan kapasitas masyarakat dampingan.
 - (6) Bersama‐sama memfasilitasi proses penulisan final rancangan panduan atau manual bagianggota Koalisi CSO Daerah dari 8 (delapan) wilayah.
 
Impact of Results:-Rencana kerja pengembangan manual pelatihan   -Naskah
 manual pelatihan -Terselenggaranya mini workshop penulisan kembali dan 
editing panduan atau manual 
Requirements qualifications:
- Pendidikan minimum S1 (atau setara) dalam Ilmu Sosial, Ekonomi, Ilmu Politik,Administrasi Publik, atau bidang terkait;
 - Memahami dengan baik program‐program advokasi pelayanan dasar, utamanyapendidikan, kesehatan, dan/atau perijinan dalam konteks desentralisasi dan otonomidaerah;
 - Berpengalaman dan menunjukkan kemampuan tinggi dalam menulis danmengembangkaan naskah‐naskah panduan atau manual pemberdayaan masyarakat;
 - Mempunyai kelengkapan administrasi termasuk NPWP.
 
for more details about the position please visit HERE or send the application directly to recruitment@kemitraan.or.id
 
